Economic & Corporate Crime
Perkara pidana ekonomi menuntut pemahaman mendalam atas dokumen keuangan dan regulasi. Kami mendampingi individu maupun perusahaan dalam dugaan penggelapan, penipuan, tindak pidana perbankan, kepabeanan, hingga tanggung jawab pidana korporasi.
Perkara pidana ekonomi menuntut pemahaman mendalam atas dokumen keuangan, regulasi perbankan, dan pola transaksi yang kompleks. Jacobs & Partners mendampingi individu maupun perusahaan dalam dugaan penggelapan, penipuan, tindak pidana perbankan, hingga tanggung jawab pidana korporasi.
Kami memahami bahwa sengketa bisnis sering kali berdimensi ganda — pidana dan perdata sekaligus — sehingga strategi pembelaan disusun dengan mempertimbangkan kedua jalur tersebut secara terintegrasi.
Legal Basis
Mengatur tindak pidana penggelapan dan penipuan, dengan unsur-unsur yang harus dibuktikan secara ketat.
Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Mengatur tindak pidana di sektor perbankan dan kepabeanan yang relevan bagi pelaku usaha.
How We Help
Audit Dokumen & Transaksi
Kami telaah dokumen keuangan dan pola transaksi untuk memahami duduk perkara secara menyeluruh sebelum menyusun strategi.
Pembedaan Ranah Pidana & Perdata
Menentukan apakah sengketa murni bersifat perdata (wanprestasi) atau memenuhi unsur pidana — perbedaan ini krusial untuk strategi pembelaan.
Pendampingan Pemeriksaan
Mendampingi klien dalam pemeriksaan oleh penyidik ekonomi khusus (bila ada) dengan strategi berbasis bukti dokumenter.
Kepatuhan Pidana Korporasi
Bagi klien korporasi, kami bantu susun langkah kepatuhan (criminal compliance) untuk mencegah risiko pidana berulang.
Pertanyaan Umum
Apa beda penggelapan dan penipuan?+
Penipuan (Pasal 378) menekankan adanya tipu daya sejak awal transaksi. Penggelapan (Pasal 372) menekankan penyalahgunaan kepercayaan atas barang yang sudah dititipkan.
Apakah sengketa bisnis otomatis menjadi perkara pidana?+
Tidak. Banyak sengketa bisnis murni bersifat perdata (wanprestasi). Unsur pidana harus dibuktikan secara spesifik, bukan sekadar gagal bayar.
Apakah perusahaan bisa dijerat pidana?+
Bisa. Perkembangan hukum pidana Indonesia mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kondisi tertentu, di samping individu pengurusnya.
Apa itu tindak pidana pencucian uang (TPPU)?+
TPPU adalah upaya menyembunyikan/menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan agar tampak sah, diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010.
Bagaimana cara mencegah risiko pidana dalam bisnis saya?+
Melalui audit kepatuhan berkala, dokumentasi transaksi yang rapi, dan konsultasi hukum sebelum mengambil keputusan bisnis berisiko tinggi.
Consult on Your Economic & Corporate Crime
The initial consultation is confidential. Our team is ready to help.
Consult NowEvery minute counts. Consult on your case today.
Our advocates are ready to stand by you from the earliest stage. Contact us for a confidential initial consultation.