Inilah Cara Terbaik Untuk Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah Sebagai Pelunasan Hutang

Dengan semakin banyaknya fasilitas pinjaman yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, baik bank atau lembaga keuangan non bank, maka tentu saja ini mengundang berbagai pihak untuk memanfaatkan pinjaman tersebut. Mungkin ada yang memanfaatkannya untuk keperluan bisnisnya atau untuk keperluan lainnya (semoga bukan untuk keperluan konsumsi pribadi biar dibilang kaya).

Tentu saja pihak pemberi pinjaman (bahasa kerennya kreditor) tidak memberikan pinjaman begitu saja tanpa adanya kepastian pelunasan utang tersebut, karena jika si peminjam (bahasa kerennya debitor) tidak bisa membayar utangnya bisa bisa si kreditor malah rugi atau bangkrut. Itu sebabnya si pemberi pinjaman biasanya meminta jaminan berupa tanah, rumah atau benda lainnya. Tapi biasanya yang difavoritkan oleh si kreditor sebagai jaminan adalah tanah (bahasa hukumnya disebut Hak Tanggungan Atas Tanah), maklum soalnya harga tanah semakin hari harganya semakin melambung, jadi utang yang diberikan kepada debitor bisa terjamin pelunasannya.

Namun, dengan adanya Hak Tanggungan Atas Tanah itu bukan berarti kreditor tidak punya resiko sama sekali. Kreditor tetap punya resiko, salah satunya jika debitor yang tidak melunasi utangnya yang sudah jatuh tempo menolak tanah miliknya dieksekusi untuk pelunasan utang. (Duh pusing lagi nih pala barbie!).

Tenang aja ya…. disini Anda akan diberitahu bagaimana cara terbaik untuk menghadapi debitor yang menolak eksekusi tanahnya sebagai pelunasan utang.

Tapi sebelumnya, silahkan diseruput dulu kopinya mumpung masih hangat, hehe…

Sesuai hukum yang berlaku, jika debitor tidak menepati janji (baca “wanprestasi”), maka kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan tersebut melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Apabila debitor tidak mampu atau tidak mau melunasi utangnya, maka dapat ditempuh beberapa upaya eksekusi, yaitu:

Mengeksekusi objek Hak Tanggungan sesuai dengan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan, yaitu irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk pelunasan piutang, objek Hak Tanggungan dapat Anda jual melalui pelelangan umum dengan didasarkan pada tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan hak didahulukan daripada debitor-debitor lainnya. Eksekusi ini disebut “Parate Eksekusi”.

Jika Anda dan debitor telah sepakat, maka penjualan objek Hak Tanggungan tersebut bisa dilakukan dengan cara di bawah tangan. Tentu saja hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan harga tertinggi yang menguntungkan Anda dan debitor.

Upaya eksekusi tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

Nah, kembali ke pokok permasalahan, bagaimana jika debitor menolak eksekusi seperti yang telah dijelaskan di atas?.

Jika debitor tetap bersikeras menolak eksekusi tersebut, maka Anda sebagai kreditor dapat mengajukan gugatan wanprestasi atas perjanjian kredit atau perjanjian pemberian pinjaman uang ke pengadilan (oleh karena itu, setiap memberikan pinjaman uang atau kredit ke pihak lain, sudah seharusnya Anda membuat sebuah perjanjian sebagai alat bukti Anda di Pengadilan). Nantinya putusan pengadilan tersebut menjadi dasar dilakukannya Sita Eksekusi atas objek jaminan Hak Tanggungan tersebut.

Ada hal penting yang harus Anda lakukan sebagai penjual lelang dan pemegang objek Hak Tanggungan, yaitu Anda perlu memastikan bahwa objek lelang atau Hak Tanggungan tersebut bebas dari segala pembebanan atau jaminan lain maupun penguasaan secara fisik atas objek Hak Tanggungan tersebut. Untuk melakukan hal tersebut biasanya kreditor lembaga keuangan menggunakan jasa pihak lain untuk pengamanan dan pengosongan objek jaminan Hak Tanggungan yang akan dilelang tersebut sampai dengan penyerahan kepada pembeli atau pemenang lelang.

Untuk melindungi kepentingan pihak pembeli atau pemenang lelang dari masalah hukum atau gugatan pihak lain, maka sebaiknya sesegera mungkin dilakukan balik nama setelah pembeli atau pemenang lelang melunasi pembelian objek lelang tersebut.

Jangan khawatir pasti ada jalan keluar terhadap masalah hukum yang Anda hadapi, selama cara yang Anda tempuh sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Semoga bermanfaat.
Tolong supaya dishare ya… mungkin saja ada keluarga, teman, kerabat atau tetangga Anda yang membutuhkan artikel di atas.
Terima kasih ya…

Silahkan isi data berikut untuk mendapatkan konsultasi GRATIS terkait permasalahan hukum dan kontrak dalam usaha dan bisnis Anda

* indicates required
Share :
  • 42
    Shares
Be the First to comment.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *