fbpx

3 Langkah Penting untuk Melindungi Bisnis dari Resiko Hukum

3 LANGKAH PENTING UNTUK MELINDUNGI BISNIS DARI RESIKO HUKUMPesatnya perkembangan bisnis di Indonesia tentu membutuhkan peraturan dan perangkat hukum untuk mengatur para pelaku bisnis agar tidak terjadi kekacauan dalam dunia bisnis, serta untuk menciptakan hubungan-hubungan bisnis yang aman dan tidak saling merugikan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kegiatan bisnis sehari-hari, ada saja kasus bisnis yang menjerat para pebisnis. Ini bisa dipicu karena kurangnya pengetahuan hukum, atau bisa juga karena hanya fokus mengejar omset dan keuntungan tanpa peduli pemenuhan aspek hukum dalam bisnisnya.

Alhasil pada saat terjerat kasus hukum, para pelaku bisnis tersebut menjadi kebingungan dan menderita kerugian. Semoga saja tidak sambil menggerutu dan menyalahkan pihak lain, seperti menyalahkan mitra bisnisnya, menyalahkan pemerintah karena menerbitkan terlalu banyak aturan, aturan yang tidak berpihak pada pelaku usaha, dan bla… bla…bla…

Untuk itu artikel ini sengaja dibuat untuk mengobati kegalauan Anda terhadap resiko hukum yang selalu bisa datang menimpa Anda. Artikel ini akan mengulas dan merangkum secara singkat langkah-langkah penting untuk melindungi bisnis Anda dari resiko hukum.

Artikel ini bisa menjadi panduan terbaik untuk Anda yang ingin melindungi bisnis dari resiko hukum. Jadi, silahkan baca sampai habis artikel ini ya.

Sebelum lanjut membaca, mari dinikmati dulu secangkir teh hangatnya…

Inilah 3 langkah penting yang perlu Anda lakukan untuk melindungi bisnis Anda dari resiko hukum :

1. Mengurus legalitas pendirian usaha dan perizinan.

Legalitas usaha dan perizinan adalah syarat penting yang wajib dipenuhi. Dengan mengantongi legalitas usaha dan perizinan, bisnis yang Anda jalankan adalah sah, sehingga diakui dan memberikan kepercayaan kepada pihak lain, seperti konsumen, agen, prinsipal atau mitra bisnis Anda. Tentu saja hal ini akan memudahkan Anda dalam menjalankan bisnis.

Selain itu, adanya legalitas usaha dan perizinan membuat status hukum bisnis Anda menjadi jelas dan memiliki jangkauan lebih luas, seperti dapat ikut tender pengadaan barang atau jasa yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar atau badan-badan pemerintah.

Saat memulai sebuah bisnis, tentu saja Anda perlu mengurus pendirian badan usaha Anda. Ada dua bentuk badan usaha yang ada di Indonesia, yaitu :

a) Berbadan hukum.

Artinya dianggap sebagai subjek hukum. Secara hukum kedudukannya dianggap sama seperti orang/pribadi yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri.

Begitu pun dengan harta kekayaan pada badan usaha ini terpisah dari kekayaan para pengurus dan pemegang saham. Apabila ada masalah hukum yang menimpa badan usaha ini. Tanggung jawab pemegang saham dan pengurus tidak sampai harta pribadi.

Contoh badan usaha berbadan hukum : Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi.

Pendirian sebuah PT wajib dengan pembuatan Akta Pendirian di Notaris. Akta Pendirian ini wajib mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

Kabar baiknya saat ini permohonan pengesahan Akta Pendirian dapat diajukan secara online melalui website Administrasi Hukum Umum (AHU) Online.

Pendirian sebuah koperasi wajib dengan pembuatan Akta Pendirian di Notaris. Akta Pendirian ini wajib mendapat pengesahan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Permohonan pengesahan Akta Pendirian koperasi juga dapat dilakukan melalui pengajuan online melalui website Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi (Sisminbhkop).

b) Tidak berbadan hukum.

Artinya bukan sebagai subjek hukum. Secara hukum kedudukannya tidak bisa dipersamakan dengan orang/pribadi yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri.

Tidak ada pemisahan antara harta kekayaan badan usaha ini dengan kekayaan pengurusnya. Pengurus bertanggungjawab secara pribadi, tanggung jawab bisa sampai harta pribadi apabila ada masalah hukum yang menimpa badan usaha ini.

Contoh badan usaha tidak berbadan hukum : CV, Firma, persekutuan perdata, Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD).

Sejak terbit Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 17 Tahun 2018, pada tanggal 1 Agustus 2018 (Permenkumham 17/2018), pendirian CV, Firma, persekutuan perdata diawali dengan pembuatan Akta Pendirian di Notaris, kemudian Akta Notaris tersebut dapat didaftarkan secara online melalui website Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

Setelah melakukan pendaftaran dan memenuhi persyaratan, Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang merupakan bukti pendaftaran atau pengukuhan CV, Firma atau persekutuan perdata.

Untuk UD atau PD, proses pendiriannya cukup simpel. Anda harus mendapatkan izin usaha dari Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Daerah.

Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Akta Pendirian di Notaris. Namun, pembuatan Akta Pendirian di Notaris bukan merupakan syarat mutlak, bisa juga tanpa Akta Pendirian.

Sangat disarankan untuk membuat Akta Pendirian di Notaris, karena jika Anda ingin bekerjasama dengan perusahaan besar atau instansi pemerintahan, Akta Pendirian ini sering menjadi salah satu dokumen yang dipersyaratkan.

Setelah proses pendirian badan usaha selesai, kini saatnya Anda mengurus perizinan-perizinan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis Anda.

Seiring semakin canggihnya teknologi digital, pengurusan perizinan pun bisa dilakukan secara online melalui website Online Single Submission (OSS). Ini adalah pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE).

Payung hukum dari OSS ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018).

Harus diakui OSS ini merupakan revolusi pengurusan perizinan atau bisa disebut cara pengurusan perizinan kekinian.

Sebuah langkah positif dari Pemerintah untuk memangkas jenis perizinan dan jangka waktu proses perizinan. Langkah yang sangat mendukung percepatan pelaksanaan berusaha sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 91 Tahun 2017.

Agar dapat mengurus perizinan-perizinan usaha melalui OSS, Anda perlu mendaftar di sistem OSS dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran (Pasal 1 angka 12 PP 24/2018).

NIB ini diklaim bisa didapatkan hanya dalam waktu 1 jam saja (Wow! Mantap Betul).

Dengan memiiki NIB, Anda tidak perlu repot lagi mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Angka Pengenal Importir (API) dan Akses Kepabeanan, karena NIB juga berlaku sebagai ketiga izin tersebut.

Apa saja perizinan yang bisa diurus melalui OSS?

Setelah mendapatkan NIB, Anda bisa mengurus perizinan-perizinan berikut ini di OSS :

a) Izin Usaha, yaitu izin yang diperlukan sebelum memulai kegiatan usaha, antara lain : Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan atau persyaratan perizinan usaha lainnya (jika dipersyaratkan).

b) Izin komersial atau operasional, yaitu izin yang diperlukan ketika kegiatan usaha memasuki tahapan komersial atau operasional, antara lain : standar, sertifikat, izin ekspor/impor, persetujuan ekspor/impor, lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa (izin atau non izin).

c) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Ini diperlukan jika Anda berencana menggunakan Tenaga Kerja Asing.

Dengan segala kemudahan dalam pengurusan perizinan usaha secara online melalui OSS tersebut, sudah selayaknya Anda segera mengurus perizinan yang diperlukan dalam bisnis Anda, baik Izin Usaha, Izin Komersial atau Izin Operasional, serta RPTKA.

Jangan pernah menjalankan bisnis tanpa memiliki perizinan, selain sangat beresiko bisnis Anda dinyatakan ilegal, Anda pun dapat dikenakan sanksi administratif (teguran, pembekuan usaha atau penutupan usaha), bahkan sanksi pidana (denda dan/atau penjara).

Selain itu, Anda juga harus memperpanjang atau memperbarui perizinan Anda jika sudah habis masa berlakunya. Perpanjangan izin juga bisa dilakukan melalui website Online Single Submission (OSS).

2. Membuat kontrak untuk setiap transaksi bisnis.

Setelah mengantongi legalitas pendirian dan perizinan yang diperlukan, kini saatnya Anda menjalankan bisnis Anda.

Meminjam istilah Aristoteles “Zoon Politicon”, manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Hal ini juga berlaku dalam bisnis.

Dalam perjuangan membesarkan sebuah bisnis, Anda pasti membutuhan pihak lain. Tidak mungkin Anda dapat menjalankan bisnis sendirian.

Hal yang perlu diingat disini bahwa membangun hubungan bisnis dengan pihak lain tidak boleh hanya mengandalkan kepercayaan semata. Sudah banyak bukti nyata yang mempertontonkan secara jelas bahaya dari mempercayai pihak lain dalam bisnis secara 100%.

Salah satunya pengalaman seorang pengusaha muda sukses bernama Reiner Rahardja. Pengusaha muda ini ternyata pernah jatuh miskin dan hampir bunuh diri akibat bisnisnya kolaps dan meninggalkan utang milyaran rupiah di usianya yang baru 24 tahun.

Ternyata penyebab kolapsnya perusahaan Reiner Rahardja saat itu adalah kepercayaan 100% pada orang, Anda bisa baca kisah Reiner Rahardja yang sangat menggetarkan hati itu DISINI.

Tidak salah memang kalau Anda percaya dengan mitra Anda, tapi jangan memberikan kepercayaan 100%, apalagi di dalam bisnis. Anda boleh percaya 99%, dan 1 % nya lagi Anda harus selalu berhati-hati. Prinsip kehati-hatian dalam sebuah bisnis adalah mutlak adanya.

Anda perlu menerapkan prinsip kehati-hatian ini dengan membuat kontrak dalam setiap transaksi bisnis Anda dengan konsumen, vendor, pemasok, kontraktor atau mitra bisnis Anda yang lainnya. Kontrak sangat penting dan bermanfaat untuk melindungi bisnis Anda dari resiko hukum dan kerugian.

Berikut 3 fungsi kontrak dalam setiap transaksi bisnis Anda, antara lain :

a) Kontrak sebagai hukum atau undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata).

Sehingga dengan adanya kontrak maka para pihak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam kontrak. Apabila pihak mitra melanggar ketentuan di dalam kontrak, Anda berhak untuk menggugatnya.

b) Kontrak sebagai pedoman pelaksanaan suatu hubungan bisnis.

Dalam menghadapi situasi tertentu yang diatur di dalam kontrak, maka Anda dan mitra Anda dengan mudah dapat mengambil sikap dan tindakan tertentu sesuai pedoman di dalam kontrak.

Contoh : Mitra Anda mengalami bencana banjir, maka Mitra Anda diperbolehkan menunda pelaksanaan kewajibannya selama satu bulan. Tiga hari setelah terjadinya bencana banjir, Anda dan Mitra Anda akan melakukan pembicaraan lebih lanjut guna kelangsungan pelaksanaan perjanjian.

c) Kontrak sebagai alat bukti utama (Pasal 164 HIR dan 284 Rbg, serta pasal 1866 BW).

Pada saat terjadi perselisihan, kontrak diperlukan sebagai alat bukti tertulis untuk menggugat mitra Anda yang ingkar janji atau wanprestasi. Kontrak termasuk sebagai alat bukti tertulis atau surat yang merupakan alat bukti paling utama dalam perkara perdata di Indonesia.

Untuk lebih memahami arti penting sebuah kontrak silahkan simak pada artikel renyah dan menarik DISINI.

3. Mematuhi peraturan-peraturan terkait dengan operasional bisnis.

Sebagai pebisnis sudah selayaknya Anda memahami dan mematuhi peraturan-peraturan terkait dengan operasional bisnis Anda. Dengan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dapat memberikan Anda rasa aman karena terlindungi secara hukum.

Setiap bisnis diatur oleh peraturan-peraturan tersendiri. Namun, ada beberapa peraturan yang berlaku secara umum dan wajib Anda penuhi, antara lain :

a) Peraturan Ketenagakerjaan, yakni :

1. Kewajiban pembuatan kontrak kerja waktu tertentu untuk karyawan kontrak;

2. Pembayaran upah karyawan sesuai Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK);

3. Pembayaran upah lembur;

4. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR);

5. Pembayaran upah untuk perhitungan pajak penghasilan (PPh);

6. Pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak apabila perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

7. Pendaftaran karyawan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

8. Pemberian hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi;

9. Pemberian cuti : tahunan, bersalin/melahirkan, istirahat panjang (untuk karyawan yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus), atau karena alasan penting (contoh: karyawan menikah, menikahkan anak, membaptis, atau mengkhitan anak, anggota keluarga meninggal, istri keguguran atau melahirkan);

10. Memenuhi Wajib Lapor Tenaga Kerja (WLTK);

11. Khusus perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki Rencana Pengunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

b) Peraturan Perpajakan, yakni :

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal (PPh) badan atau pribadi. Besarnya pajak dihitung berdasarkan laba bersih usaha pada akhir tahun;

2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), untuk pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diberikan ke karyawan;

3. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak ini dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada konsumen;

4. Pajak Bumi dan Bangunan (berlaku bagi pelaku bisnis yang mempunyai hak atas tanah dan/atau bangunan);

5. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak ini dikenakan pada kendaraan yang Anda miliki atau Anda sewakan.

c) Peraturan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1. Jangan membuat perjanjian dengan pelaku bisnis lain untuk bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dapat menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Pelaku bisnis bisa dikatakan melakukan monopoli apabila menguasai 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu (Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

2. Jangan pernah membuat perjanjian dengan pelaku bisnis lain untuk menyamakan harga barang atau jasa, kecuali didasarkan atas perintah Undang-Undang atau dalam usaha patungan.

3. Jangan membuat perjanjian dengan pesaing bisnis Anda untuk menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

4. Jangan saling membagi wilayah pemasaran produk sehingga dapat menimbulkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

5. Jangan menghalangi pesaing bisnis Anda untuk menjual barang atau jasa yang sejenis dengan Anda.

6. Jangan menghalangi konsumen untuk membeli barang atau menggunakan jasa dari pesaing Anda.

7. Jangan menghina atau menjelek-jelekkan barang atau jasa dari pesaing Anda.

8. Jangan memborong produk pesaing Anda dengan maksud agar di wilayah tersebut hanya ada produk Anda.

Demikian 3 langkah penting sebagai upaya perlindungan bisnis dari resiko hukum. Pesan untuk Anda, jangan pernah coba-coba untuk meremehkan langkah-langkah penting ini karena bisa berakibat fatal bagi kelangsungan usaha Anda. Ingat, beberapa dari aspek hukum di atas punya ancaman sanksi pidana penjara bagi pelanggarnya.

Nantikan lanjutan artikel yang sangat bermanfaat ini (3 Langkah Penting untuk Melindungi Bisnis dari Resiko Hukum – Bagian 2). Coming soon.

So, make sure your business is legally protected.

 

 

Share :
Be the First to comment.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *